Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Kewarganegaraan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Oleh Saif
Daftar Isi [Tampilkan]

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang dimulai sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang.

Perkembangan Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia dapat diperinci sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 masa 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949

Menurut UUD 1945 Negara Indonesia tidak menganut suatu sistem pemerintahan sebagaimana negara-negara lain, tetapi menganut suatu sistem yang berdasarkan atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, belumlah memiliki Undang Undang Dasar, Presiden dan wakil maupun alat kelengkapan negara lainnya. Akan tetapi negara Indonesia telah memiliki sebagaian syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara yaitu telah mempunyai wilayah dan rakyat.

Akan tetapi belum mempunyai pemerintahan. Baru tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia ( PPKI ) yang merupakan wakil wakil dari rakyat Indonesia mengambil peran untuk menyempurnakan negara,maka PPKI bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan tiga keputusan penting bagi kehidupan negara. Tiga keputusan penting itu adalah:

  1. Menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presisden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden
  3. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden Sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional, yang kemudian dikenal sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ).

Pada sidangnya yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia juga berhasil mengambil dua keputusan yaitu :

  1. Penetapan dua belas Kementrian dalam lingkungan pemerintahan yaitu Kementrian Dalam negeri, Luar negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum
  2. Pembagian Daerah Republik Indonesia dalam delapan propinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Indonesia sebagai suatu negara yang baru merdeka dalam perjalanannya mengalami berbagai rongrongan maupun rintangan yang tidak kecil baik dari dalam negeri yang berupa pembrontakan pembrontakan maupun dari luar negeri, utamanya penjajah yang ingin kembali. 

Untuk menghadapi berbagai rongrongan dan rintangan tersebut orientasi kehidupan bangsa Indonesia diarahkan pada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Oleh karenanya dapat dipahami jika terjadi perubahan perubahan dalam praktek ketatanegaraan dengan tanpa merubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem Presidensiil hal tersebut sebagaimana yang terlihat dalam pasal 4 ayat 1 maupun dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

Pasal 17 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri -menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.

Adapun alat kelengkapan negara yang menjalankan kekuasaan negara itu meliputi :

  • MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan Pelaksana Kedaulatan rakyat yang mempunyai fungsi konstitutif
  • DPR sebagai pelaksana kekuasaan pembentuk Undang-Undang yang mempunyai fungsi legeslatif
  • Presiden sebagai pelaksana kekuasaan pemerintah, yang mempunyai fungsi legeslatif, eksekutif, dan sebagai kepala negara
  • DPA sebagai pelaksana kekuasaan Konsultatif yang memberikan pertimbangan kepada presiden
  • BPK sebagai pelaksana kekuasaan eksaminatif / Inspektif yang melakukan pemeriksaaan keuangan negara.
  • MA sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang.

Dalam kurun waktu berlakunya Udang undang dasar 1945 yang pertama ini telah terjadi perubahan perubahan yang mendasar yaitu

  1. Berdasarkan maklumat Wakil Presiden No X tamggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan keputusan yang memberikan kewenangan yang luar biasa kepada BP KNIP untuk menjalankan kekuasaan legeslatif yang semula kekuasan tersebut dipegang oleh Presiden sesuai dengan pasal IV aturan Peralihan yang bunyinya ”Sebelum MPR ,DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.
  2. Tanggal 3 Nopember 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah untuk mendirikan partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut secara resmi berdiri 10 partai politik.
  3. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945. Kabinet presidensiil yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 menurut ketentuan UUD 1945 belum genap tiga bulan. Pada tanggal 14 Nopember telah terjadi perubahan dari sistem Presidensiil menjadi kabinet parlemënter yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Dalam kabinet ini menteri-menteri tidak lagi menjadi pembantu dan bertanggung jawab kepada Presiden tetapi bertanggung jawab kepada KNIP

Perubahan kabinet tersebut berawal dari usul BP KNIP pada tanggal 11 Nopember 1945, mengenai pertanggungan jawab menteri kepada Perwakilan rakyat. Presiden menerima baik usulan BPKNIP dan pada tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang isinya merubah sistem Kabinet Prseidensiil menjadi Kabinet Parlementer yang berdasarkan asas-asas demokrasi liberal. Dengan membubarkan kabinet yang pertama dan membentuk kabinet baru yang bertanggung jawab kepada Komite nasional.

2. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Menurut Konstitusi RIS masa 27 Desember 1949 s /d 17 Agustus 1950

Pada masa ini telah terjadi perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pergantian dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS tersebut, sejalan dengan adanya upaya upaya belanda untuk tetap mengembalikan kekuasaannya. 

Upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan negara- negara boneka seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan diberbagai daerah lainnya. Negara- negara tersebut selanjutnya bergabung dengan Belanda dalam BFO ( Bljeenkomst voor Federale Overleg) atau pertemuan untuk permusyawaratan Federal. 

Disamping itu juga Belanda terus berupaya mengurangi dan memperlemah wilayah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia melalui tekanan tekanan politik maupun tekanan-tekanan militer, yang selanjutnya melahirkan perjanjian Lingarjati maupun perjanjian Renville.

Perjanjian Lingarjati yang disetujui pada tanggal, 25 Maret 1947 berisikan antara lain

  1. Pengakuan pemerintah belanda atas kekuasaan Pemerintah RI yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera
  2. Pemerintah Belanda bersama sama pemerintah RI segera menyelengarakan berdirinya negara yang berdaulat dan demokratis yang selanjutnya disebut negara Indonesia Serikat.
  3. Membentuk Unie Indonesia Belanda dengan kepala Unie adalah Mahkota. 

Perjanjian Renville disetujui pada tanggal 17 Januari 1948 diatas kapal USA “Renville” yang isinya antara lain : wilayah RI menjadi lebih kecil Iagi yaitu Jawa tinggal separo dan Sumatera tinggal 4/5 bagian dari seluruh daerah RI”. 

Usaha usaha tersebut pada kenyataannya tidak berhasil, akhirnya Belanda melancarkan agresi militer yang pertama tahun 1947 dan dilanjutkan agresi militer yang kedua tahun 1948. Akibat dari agresi meliter tersebut justru Belanda semakin tertekan oleh dunia dan semakin memperkuat kedudukan politik dan militer pemerintah Indonesia, Akhirnya karena tekanan-tekanan internasional, Perserikatan bangsa-bangsa turun tangan untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. 

Untuk itu diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda, yang dimulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 Nopember 1949, yang diikuti oleh Delegasi RI, BFO, Belanda, dan Komisi PBB untuk Indonesia yaitu UNCI ( United Nations Comission for Indonesia ).

Konferensi tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan yaitu:

  1. Didirikan negara RIS
  2. Penyerahan ( Pengakuan ) kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada RIS
  3. Didirikan Uni antara RIS dengan Belanda.

Sementara itu delegasi RI bersama delegasi negara negara yang tergabung dalam BFO membuat Rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara RIS yang akan didirikan. Akhirnya setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Rancangan UUD tersebut diberi nama Konstitusi RIS yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 bersamaan dengan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS.

Maka sejak saat ini RI dengan UUD 1945 menjadi salah satu dari 16 negara bagian dari RIS. Sejak berlakunya konstitusi RIS yang berlaku adalah demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parłementer. 

Pemerintah menurut Konstitusi RIS adalah Presiden dan Menteri menteri. Dałam menyelenggarakan pemerintahan Presiden tidak dapat diganggu gugat, akan tetapi tenggung jawab kebijakan pemerintah berada ditangan menteri baik secara bersama sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri sendiri. Pada masa ini sebagai pelaksana kekuasan negara ada pada :

  1. Presiden
  2. Menteri
  3. Senat
  4. Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Mahkamah Agung
  6. Dewan Pengawas Keuangan

3. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1950 kurun waktu tanggal 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959

RIS terdiri dari 16 negara bagian, negara RI adalah salah satu dari negara bagian itu.

RIS yang berdiri sejak tanggal 27 Desember 1949 itu hanya bertahan kurang dari satu tahun. Dewan perwakilan rakyat RIS, yang bersidang mulai tanggal 15 Februari 1950, mendesak agar RIS dibubarkan dan kembali ke negara kesatuan RI. Satu persatu negara bagian itu bergabung, dengan kesatuan RI. 

Atas dorongan rakyatnya negara bagian Sumatera Timur, negara bagian Indonesia Timur mengusahakan agar pemerintah pusat RIS berunding dengan negara bagian RI untuk mempersiapkan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, tercapailah persetujuan antara RIS dengan RI untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada tangal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia akan terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno memproklamasikan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan suatu bentuk pemerintahan yang demokrastis, dengan system pemerintahan parlementer. Menteri menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing umtuk bagiannya sendiri-sendiri “.

Pemerintah menurut UUD Sementara adalah Presiden, Wakil Presiden bekarjasama menteri-menteri. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat akan tetapi tanggungjawab kebijakan pemerintah berada ditangan menteri menteri, baik secara bersama sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri sendiri dengan alat perlengkapan negara:

  1. Presiden dan wakil presiden
  2. Menteri menteri
  3. Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Mahkamah Agung
  5. Dewan Pengawas Keuangan

Undang-Undang Dasar yang dipergunakan untuk negara kesatuan RI, yaitu Konstitusi RIS Yang diubah oleh sebuah panitia Yang diketuai oleh Prof. Soepomo, menjadi Undang-Undang dasar 1950, oleh karena itu pelaksanaan demokrasi pada masa ini tidak jauh menyimpang dari apa yang diatur dalam konstitusi RIS yang berbau demokrasi liberal dalam kehidupan politik kita.

Undang-Undang Dasar 1950 merupakan suatu Undang-Undang yang Sifatnya sementara, yang berlaku sampai dewan konstituante dapat menyusun dan menetapkan Undang Undang dasar yang sifatnya tetap. Oleh karena itu Pemerintah pada tahun 1953 mengeluarkan Undang-Undang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Dewan Konstituante bertugas untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pada tahun 1955 terbentuklah keanggotaan DPR dan Dewan Konstituante hasil pemilu, yang bersidang pada tanggal 10 Nopember 1956, untuk menyusun dan menetapkan undang undang dasar yang baru untuk menggantikan Undang Undang Dasar 1950. Akan tetapi konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru menjadi Undang-Undang Dasar Negara RI.

Presiden Soekarno menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang isi pokoknya menetapkan :

  1. Pembubaran Konstituante.
  2. UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara. 
  3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Keputusan Presiden mengeluarkan dekrit itu disambut baik oleh masyarakat dan didukung Dengan dikeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berdasarkan hukum darurat negara subyektif, mengingat keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara dan didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia, maka terjadilah perubahan perubahan yang mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut adalah:

  1. Dibubarkannya konstituante yang dibentuk melalui pemilu dan akan segera dibentuk MPRS, DPAS.
  2. Berlakunya kembali UUD 1945 yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tidak berlakunya UUDS yang merupakan hasil perubahan Konstitusi RIS.

4. Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil kurun waktu 5 juli 1959 - sekarang.

a. Sistem Pemerintahan sebelum UUD 1945 mengalami perubahan.

Melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan presidensiil, menggantikan demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini berlaku sampai dengan lahirnya orde baru tahun 1966. 

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sudah dibahas pada waktu membicarakan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dalam kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 yaitu ”sistem pemerintahan ‘Presidensiil” yang telah diganti dengan sistem pemerintahan parlementer atas usul badan pekerja komite nasional Indonesia pusat kepada presiden yang kemudian disetujui berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945.

Dengan adanya pergantian sistem ketata negaraan tersebut telah terjadi penyimpangan konstitusional yang sangat prinsipil dalam kurun waktu 1945-1949, Untuk mengetahui penerapan sistem pemerintah menurut UUD 1945 pada tahun 1966 sampai dengan sekarang, marilah untuk melihat periode pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 adalah ”presidensial hal tersebut dapat kita simpulkan dari bunyi ketentuan ketentuan sebagai berikut :

  • Pasai 4(1) UUD 1945 ; Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 
  • Pasai 17 UUD 1945 ;
    • Presiden dibantu oleh mentri mentri negara
    • Mentri mentri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden
    • Mentri mentri itu memimpin departemen pemerintahan

Dari kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan menteri yang bertanggung jawab kepadanya.

Bagaimana sistem pemerintahan ini dilaksanakan dalam praktik ketatancgaraan di Indonesia, dapat kita lihat dalam dalam penjelasan UUD 1945, melalui tujuh kunci pokok, yaitu

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)

‘‘Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasan belaka (Machtsstaat)” Ini mengandung arti bahwa negara di dalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

2. Sistem konstitusional.

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme ( kekuasan yang tidak terbatas).

Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan ketentuan dan hukum lain yang merupukan produk konstitusi. Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan bahwa UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Dengan landasan kedua sistem ini yaitu sistem negara hukum dan sistem konstitusional diciptakan sistem mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga negara yang dapat menjamin terlaksananya sistem ini dan dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional

3. Kekusaan negara yang tertinggi di tangan MPR.

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara ( Presiden) dan Wakil Kepala Negara ( Wakil Presiden ).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah Mandataris dari Majelis, yang wajib menjalankan putusan putusan majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi “untergeomednet” kepada Majelis.

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah majelis

Dibawah Majelis permusawaratan rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab di tangan presiden (Consentration and responsibility upon presiden).

Ini berarati dalam pemerintahan presidensiil yang dianut oleh UUD 1945 presidensiil sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, dan dengan sendirinya juga pemegang tanggung jawab atas jalannya pemerintahan tersebut serta mempertanggung jawabkannya kepada majelis, bukan kepada badan lain.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat

Disamping presiden adalah dewan perwakilan rakyat, presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat untuk membentuk Undang-Undang (gesetzgebug) dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (staatsbegroting). Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama-sama dengan dewan akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. 

Disini semakin nampak jelas bahwa dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut oleh UUD 1945, Presiden sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan negara tertinggi tidak bertanggung jawab kepada DPR (tetapi kepada MPR), bahkan harus bekerja sama dengan badan perwakilan rakyat tersebut (DPR) baik dalam hal pembuatan Undang-Undang maupun dalam menetapkan APBN dan presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR, namun demikian DPR tidak dapat memberhentikan presiden dan juga tidak bisa membubarkan DPR yang ada pada sistem parlementer.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.

Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari dewan akan tetapi tergantung pada presiden, mereka ialah pembantu presiden. 

Pernyataan tersebut diatas merupakan bukti nyata bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan dan pemberhentian menteri negara adalah menjadi wewenang presiden sepenuhnya dan juga menteri-menteri tersebut tidak bertanggung jawab kepada presiden karena sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 menteri-menteri sebagai pembantu presiden inilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dibidangnya masing-masing. Inilah yang disebut dengan sistem Kabinet Presidensiil.

7. Kekekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

“Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat, ia bukan diktator artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung jawab kepada dewan permusyawaratan rakyat kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh dewan perwakilan rakyat.

Kedudukan dewan perwakilan rakyat adalah kuat, dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistem parlementer) kecuali itu anggota-anggota dewan perwakilan rakyat semuanya merangkap menjadi anggota-anggota dewan perwakilan rakyat semuanya merangkap menjadi anggota mejelis permusywaratan rakyat. 

Oleh karena itu dewan perwakilan rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dan jika dewan menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh majelis permusyawaratan rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa supaya bisa minta pertanggungjawaban pada presiden. 

Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa, meskipun kedudukan menteri negara bergantung pada presiden akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa karena menteri-menteri yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan (Pouvair Executief) dalam pratik.

Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaanya. Sehubungan dengan itu menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah para menteri itu pemimpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintah negara menteri bekerja bersama-sama satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan presiden.

Dengan adanya penjelasan-penjelasan mengenai sistim pemerintahan diatas, maka telah tampak jelas bahwa kerangka mekanisme penyelenggaraan pemerintah presidensil menurut UUD 1945 presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri, kekuasaan tidak tak terbatas, justru sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR melalui sidang istimewa apabila menurut anggota DPR yang juga anggota MPR, presiden telah nyata-nyata melanggar Garis Besar Haluan Negara. 

Mekanisme kerja seperti inilah yang mencegah tindakan presiden sebagai diktator, karena kebijaksanaan atau tindakan presiden itu senantiasa diawasi secara efektif oleh DPR, dengan demikian mekanisme kerja sistem pemerintahan seperti ini dapat menjadi sarana preventatif untuk mencegah sistem konstitusional menjadi absolutisme. 

UUD 1945 membawakan sifat executive heavy, yakni memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain yaitu legislatif dan yudikatif seakan-akan tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif. Tentang hal itu Mahfud MD menyatakan dengan ungkapan “tidak adanya mekanisme checks and balance “

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yang walaupun biasa dikatakan sebagai sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi sesungguhnya juga membawakan unsur parlementer. Konkritnya bahwa presiden selaku kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan DPR tidak dapat menjatuhkan presiden, adalah beberapa indikasi pemerintahan presidential. 

Akan tetapi manakala kita memperhatikan bahwa presiden harus bertanggungiawab kepada MPR, sedangkan anggota MPR sebagian besar adalah anggota DPR, maka dapat dikatakan bahwa presiden secara tidak langsung bertanggungiawab kepada DPR. Pertanggungjawaban semacam itu tnerupakan indicator dari system pemerintahan parlementer. 

Oleh karenanya ada yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah sistem quasi presidential. Ketentuan system pemerintahan yang bias semacam itu dapat menciptakan kondisi yang rancu dalam hubungan tata kerja antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Anggota MPR terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Dengan demikian kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang kedudukannya di atas lembaga-lembaga lain (termasuk Presiden).

Presiden dipilih oleh MPR, Presiden adalah mandataris MPR Presiden memegang jabatan selama waktu lima tahun dan sesudahnya dapat dipilh kembali. Anggota DPR ada yang dipilih melalui pemilu dan ada yang diangkat. Anggota DPR yang diangkat adalah dari TNI/Polri.

Pemerintah pusat kurang memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing tanpa selalu terikat pada penyeragaman dari pemerintah pusat.

b. Sistem pemerintahan RI setelah UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen sampai dengan yang keempat ) adalah sebagai berikut :

Konstitusi Indonesia setelah diamandemen tidak menegaskan secara eksplisit sistem pemerintahannya. Jika mencermati UUD 1945, Indonesia menerapkan  sistem Presidensiil yang ditandai oleh beberapa prinsip berikut:

  • Presiden memegang kekuasaan menurut UUD.
  • Presiden dan wakil Presiden merupakan institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif Negara tertinggi dibawah UUD. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik di tangan Presiden.
  • Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Oleh karena itu secara politik Presiden dan wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR atau parlemen, tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat pemilihnya.
  • Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal ini adalah untuk membatsi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam system presidensil sangat kuat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan.
  • Presiden dan wakil presiden dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum apabila melakukan pelanggaran hukum tertentu. Dalam hal demikian Presiden dan wakil dapat dimintani pertanggung jawaban oleh DPR untuk disidangkan dalam sidang MPR. Namun sebelum disidangkan di MPR, tuntutan pemberhentian Presiden dan wakil yang didasarkan atas pendapat DPR terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.
  • Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.
  • Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan keputusan MA dan presiden memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam UUD. Oleh karena itu para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kedudukannya tidak tergantung kepada parlemen. Para menteri merupakan pemimpin pemerintahan dalam bidangnya masing masing dan kedudukannya sangat penting dan menentukan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 setelah mengalami perubahan sampai dengan yang keempat menganut sistem pemerintahan presidensiil dengan lembaganya sbb:

  1. MPR, yang tidak Iagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga negara sebagaimana lembaga-lembaga lainnya
  2. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai fungsi legeslasi (membentuk Undang Undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan APBN), fungsi Pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD, UU, dan peraturan pelaksanaannya).
  3. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu dan pengajuan usul, ikut serta dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legelasi tertentu misalnya RUU, Pajak, Pendidikan, Agama, otonomi daerah hubungan pemerintah pusat, dan Daerah dst.  
  4. Presiden sebagai lembaga negara yang menjalankan pemerintahannya dilengkapi dengan hak hak prerogatif (hak hak konstitusional) yang berkedudukan sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan mempunyai kekuasaan di bidang legeslatif bersama DPR untuk mengajukan RUU maupun PERPU.  
  5. BPK sebagai badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab mengenai keuangan Negara, yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
  6. MA merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutuskan permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, peninjauan kembali, dan menguji peraturan perundangan dibawah Undang-Undang.  
  7. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu.
  8. Komsisi Yudisial yaitu sebuah komisi yang diberi kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah pusat memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing tanpa selalu terikat pada penyeragaman dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah di beri kesempatan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, adanya penghargaan dari pemerintah pusat atas keragaman daerah dan kekhususan yang terdapat pada daerah-daerah tertentu, serta pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.